Nomor Katalog : 8202010.31
Nomor Publikasi : 31540.1703
ISSN / ISBN : 1829-7072
Tanggal Rilis : 2017-07-04
Ukuran File : 7 MB
Publikasi Ekspor dan Impor DKI Jakarta 2016/2017 merupakan salah satu publikasi rutin yang diterbitkan BPS Provinsi DKI Jakarta. Publikasi ini merupakan lanjutan publikasi sejenis yang diterbitkan tahun sebelumnya. Secara rinci, publikasi ini menyajikan data tentang ekspor/impor menurut negara tujuan/asal, ekspor/impor menurut komoditi dan ekspor/impor menurut golongan barang. Khusus untuk data ekspor selain disajikan berdasarkan pelabuhan muat, juga disajikan ekspor barang produk Provinsi DKI Jakarta.
Nomor Katalog : 8403003.31
Nomor Publikasi : 31540.1702
ISSN / ISBN : 1829-7080
Tanggal Rilis : 2017-06-22
Ukuran File : 0.84 MB
Publikasi ini merupakan salah satu dari publikasi tahunan yang secara rutin diterbitkan BPS Provinsi DKI Jakarta. Data yang disajikan pada publikasi ini diantaranya adalah keterangan pokok tentang hotel seperti jumlah hotel berbintang maupun non bintang dilengkapi dengan karakteristik hotel seperti banyaknya kamar, tempat tidur, tingkat penghunian kamar, tingkat pemakaian tempat tidur, rata-rata lama tamu menginap sepanjang tahun 2016.
Nomor Katalog : 1205003.31
Nomor Publikasi : 31560.1701
ISSN / ISBN : -
Tanggal Rilis : 2017-06-21
Ukuran File : 7.93 MB
Publikasi Kumpulan Berita Media Massa Provinsi DKI Jakarta Semester II/2017 merupakan publikasi yang menjadi salah satu arsip penting bagi BPS Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan diseminasi statistik. Artikel yang dimuat dalam publikasi ini menyangkut data BPS, diantaranya mengenai perkembangan sosial ekonomi, atau yang menjadi kekhususan di tahun ini adalah penggunaan statistik DKI Jakarta sebagai materi kampanye pasangan calon dalam Pilkada Gubernur 2017.
Nomor Katalog : 4101002.31
Nomor Publikasi : 31520.1702
ISSN / ISBN : 2087-6637
Tanggal Rilis : 2017-05-26
Ukuran File : 13 MB
Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta 2016 akan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai keadaan kesejahteraan rakyat di DKI Jakarta pada tahun 2016. Data yang ditampilkan meliputi kondisi kependudukan, kesehatan, pendidikan, fertilitas dan Keluarga Berencana (KB), keadaan perumahan serta teknologi dan informasi di DKI Jakarta.
Nomor Katalog : 7102004.31
Nomor Publikasi : 31540.1701
ISSN / ISBN : 1829-7064
Tanggal Rilis : 2017-04-27
Ukuran File : 10 MB
Pembangunan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai bagian integral dari pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat DKI Jakarta yang adil dan makmur, material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai yang disesuaikan dengan aspirasi, kondisi, dan potensi yang berkembang di DKI Jakarta.
Secara khusus, pembangunan DKI Jakarta bertujuan untuk membangun dan mengembangkan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang representatif dan dihuni oleh masyarakat yang sejahtera. Kondisi semacam ini hanya dapat dicapai bila kesejahteraan masyarakat terus meningkat, serta kegiatan ekonomi dan sosial berkembang secara serasi dan seimbang. Untuk itu diperlukan indikator-indikator ekonomi maupun sosial yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.
Salah satu indikator ekonomi makro yang paling penting adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK digunakan terutama untuk mengukur inflasi suatu wilayah. Seperti diketahui inflasi merupakan indikator ekonomi yang penting dalam menunjukkan gejala ekonomi tentang harga di suatu wilayah. Disamping itu, inflasi juga merupakan salah satu indikator pengendalian ekonomi makro yang berdampak luas terhadap berbagai indikator ekonomi lainnya. Oleh karena itu banyak pihak sangat membutuhkan data inflasi, dunia perbankan misalnya, selain menggunakan angka inflasi untuk mengamati perilaku moneter, juga menggunakan angka inflasi untuk menentukan tingkat bunga yang layak. Pemerintah menggunakan angka inflasi untuk mengevaluasi laju pertumbuhan ekonomi dan usulan pajak. Pihak pekerja dan perusahaan menggunakan angka inflasi sebagai tolok ukur untuk menyesuaikan upah dan gaji serta pensiun.
Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat secara rata-rata. Secara teori, pada dasarnya inflasi berkaitan dengan fenomena interaksi antara penawaran dan permintaan. Namun pada kenyataannya tidak terlepas dari faktor-faktor lainnya, seperti tata niaga dan kelancaran dalam arus lalu lintas barang dan jasa serta peranan kebijaksanaan pemerintah.
Secara umum penyebab inflasi ada tiga macam: Pertama, karena kenaikan permintaan (demand pull), yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena adanya kenaikan permintaan secara rata-rata terhadap berbagai barang dan jasa yang apabila tidak dapat diimbangi peningkatan produksi/penawaran akan memaksa peningkatan harga barang dan jasa. Kedua, karena kenaikan ongkos produksi (cost push), yaitu inflasi yang disebabkan adanya
2
kenaikan biaya faktor-faktor produksi, misalnya tingkat upah, harga barang dalam negeri, harga barang impor, ataupun perilaku struktural. Ketiga, karena peningkatan jumlah uang beredar (monetary inflation) yaitu, inflasi yang disebabkan adanya kenaikan jumlah uang beredar, misalnya dengan cara pencetakan uang baru, pengeluaran kembali uang lama sehingga jumlah uang yang beredar semakin banyak.
Salah satu ukuran keberhasilan suatu pembangunan ekonomi adalah keberhasilan dalam mengendalikan laju inflasi sehingga mencapai tingkat inflasi yang rendah.
Di dalam penghitungan inflasi nasional, DKI Jakarta menyumbang bobot terbesar terhadap penghitungan inflasi nasional yaitu sebesar 22,49 persen berdasarkan penimbang kota hasil SBH 2007; dan sebesar 20,15 persen berdasarkan penimbang kota hasil SBH 2012. (Tabel 1, dan Tabel 2 Lampiran). Oleh karena itu tingkat inflasi yang terjadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi nasional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi DKI Jakarta masih di bawah batas psikologis (10 persen) per tahun. Untuk mempertahankan laju inflasi di bawah dua digit akan dapat terwujud jika pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat luas melakukan usaha yang lebih kuat untuk mengendalikan laju inflasi.
Mengingat kegunaan serta pentingnya data IHK dan inflasi seperti telah diuraikan di atas, diperlukan suatu tulisan mengenai indeks harga konsumen dan inflasi DKI Jakarta. Di samping analisis, tulisan ini juga akan menjelaskan tata cara penghitungan IHK dan inflasi khususnya di DKI Jakarta. Dengan disusunnya publikasi indeks harga konsumen dan laju inflasi DKI Jakarta ini, maka pada masa yang akan datang para pengambil keputusan di lingkungan pemerintah DKI Jakarta akan lebih memahami IHK dan penyebab laju inflasi berdasarkan data sebelumnya, yang pada akhirnya lebih memudahkan untuk mengendalikan inflasi.
Nomor Katalog : 2303004.31
Nomor Publikasi : 31520.1701
ISSN / ISBN : -
Tanggal Rilis : 2017-04-25
Ukuran File : 3 MB
Data dan informasi ketenagakerjaan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta, peneliti, perguruan tinggi, dan lain-lain. Data dan informasi tersebut digunakan antara lain sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, kajian ketenagakerjaan dan pengupahan tenaga kerja, produktivitas, kelayakan usaha, dan lain-lain. Mengingat data ketenagakerjaan sangat dibutuhkan oleh banyak pihak, maka data dan informasi tersebut harus tersedia secara berkesinambungan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dalam hal ini BPS Provinsi DKI Jakarta sebagai penyedia data dan informasi di bidang ketenagakerjaan mempunyai kewajiban melayani dan memberikan data dan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan.
Pengumpulan data ketenagakerjaan dilaksanakan melalui Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), yang merupakan survei khusus mengumpulkan data ketenagakerjaan. Selain melalui SAKERNAS, pengumpulan data ketenagakerjaan juga dilaksanakan melalui kegiatan lain, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Sensus Penduduk (SP), dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).
Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tujuan untuk mengetahui:
i. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan kaitannya dengan jumlah penduduk usia kerja yang tergolong dalam angkatan kerja dan penduduk yang tergolong bukan angkatan kerja.
ii. Tingkat kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan.
iii. Tingkat pengangguran, dan kaitannya dengan pendidikan, upaya dan lamanya mencari pekerjaan.
iv. Penduduk yang tergolong dalam kategori bukan angkatan kerja, yaitu mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.
SAKERNAS 2016 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Agustus 2016. Adapun sampel yang terpilih untuk SAKERNAS Agustus 2016 di Provinsi DKI Jakarta berjumlah sekitar 3.520 rumah tangga. Daftar yang digunakan untuk kepentingan itu adalah Daftar SAK16-AK yang dirancang untuk menanyakan data mengenai angkatan kerja dan karakteristiknya.
Nomor Katalog : 1305027.31
Nomor Publikasi : 31000.1706
ISSN / ISBN : 2087-6599
Tanggal Rilis : 2017-01-01
Ukuran File : 4.82 MB
Direktori Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2017 diterbitkan oleh BPS Provinsi
DKI Jakarta berdasarkan hasil Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan
Sedang. Direktori ini merupakan hasil pemutakhiran yang berisi data dan informasi terbaru
mengenai perusahaan industri manufaktur.
Nomor Katalog : 2101014.31
Nomor Publikasi : 31520.1603
ISSN / ISBN : -
Tanggal Rilis : 2016-12-28
Ukuran File : 8.42 MB
Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) merupakan survei kependudukan yang dilaksanakan diantara dua waktu sensus penduduk. Kegiatan SUPAS telah empat kali dilaksanakan, yaitu 1976, 1985,1995, dan 2005.
Nomor Katalog : 1305027.31
Nomor Publikasi : 31530.1604
ISSN / ISBN : 2087-6599
Tanggal Rilis : 2016-12-23
Ukuran File : 8 MB
Direktori Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2016 diterbitkan oleh BPS Provinsi
DKI Jakarta berdasarkan hasil Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan
Sedang. Direktori ini merupakan hasil pemutakhiran yang berisi data dan informasi terbaru
mengenai perusahaan industri manufaktur.
Nomor Katalog : 1305027.31
Nomor Publikasi : 31530.1604
ISSN / ISBN : 2087-6599
Tanggal Rilis : 2016-12-23
Ukuran File : 8 MB
Direktori Perusahaan Industri Manufaktur Tahun 2016 diterbitkan oleh BPS Provinsi
DKI Jakarta berdasarkan hasil Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan
Sedang. Direktori ini merupakan hasil pemutakhiran yang berisi data dan informasi terbaru
mengenai perusahaan industri manufaktur.