Page 61 - Jakarta Dalam Angka/Jakarta In Figures 2013

SEJARAH KOTA JAKARTA
Jakarta Dalam Angka 2013
LXI
dengan Pemerintah Nasional Kota
Jakarta tersebut berlangsung sampai
tanggal 21 Nopember 1945, karena
pada waktu itu walikota Suwiryo
berikut stafnya ditangkap oleh NICA.
Pada tanggal 27 Desember 1949
Pemerintah
Kerajaan
Belanda
mengakui
kedaulatan
Indonesia
sebagai negara yang berbentuk
Federasi dengan sebutan Republik
Indonesia Serikat.
However, Suwiryo remained his power
only until November, 21, 1945 when he
and his assistants were arrested by
NICA (the Dutch Civil Administration)
who had returned to their former
colony. On December 27, 1949 the
Government of the Netherlands
recognized
Indonesia
as
an
independent country and sovereign
federal state under the name of
Republik Indonesia Serikat” (The
United Indonesia Republic).
Dengan adanya pengakuan tersebut,
Pemerintah Nasional Kota Jakarta
dihidupkan kembali, dan sebagai
Walikota dijabat oleh Mr.Sastro
Mulyono. Untuk mendirikan suatu
majelis baru yang mencerminkan
keadaan masyarakat Jakarta yang
sebenarnya pada saat itu, maka
dibentuklah apa yang dinamakan
Panitya Tujuh“.
Pada tanggal 9 Maret 1950 Panitya
Tujuh telah mengambil langkah dan
keputusan sebagai berikut :
At that time the Jakarta City
Administration
was
leaded
by
Mr.Sastro Mulyono as Major. Setting
up a new council which reflected the
Jakarta community at that time, a
seven man committee formed (Panitya
Tujuh) was published on March
9,1950,
the Panitya Tujuh came out
with the following resolution :
1.
Pemerintah
Kotapraja
Jakarta
terdiri dari:
Dewan
Perwakilan
Kota
Sementara (DPK)
Dewan
Pemerintah
Harian
(
BPH)
Walikota
1.
The
Jakarta
Municipality
Government would consists of :
A Provincial City representative
Council (DPK)
An Administration Board (BPH)
A Major
2.
Dewan Perwakilan Kota Sementara
terdiri dari 25 orang diketuai oleh
Walikota, sedangkan anggota-
anggotanya diangkat oleh Menteri
Dalam Negeri.
2.
The Provincial City Representative
Council would be comprised of 25
members lead by the Major. The
members would be appointed by
the Minister of Home Affairs.
3.
BPH terdiri dari Walikota sebagai
ketua merangkap anggota dan
dibantu oleh 4 anggota lain yang
dipilih dari anggota-anggota DPK
Sementara.
3.
The BPH would consist of the
Major, as chairman and four other
members of the provincial DPK.